'Politisi Jadi Manajer Timnas, Tak Sesuai Cita-Cita Revolusi PSSI'

Jakarta - Ditunjuknya Ramadhan Pohan sebagai manajer timnas senior Indonesia dipertanyakan banyak kalangan. PSSI dianggap mengkhianati cita-cita revolusi PSSI.

Ramadhan, yang menjabat sebagai wakil sekjen Partai Demokrat, kemarin diumumkan sebagai manajer timnas. Pria yang juga ketua harian Komite Fair Play PSSI itu kemudian memilih Raihan Iskandar sebagai wakilnya. Raihan adalah anggota Komisi X DPR RI dari franksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Mereaksi hal tersebut, Save Our Soccer (SOS) menilai pengangkatan Ramadhan adalah sebuah kecerobohan yang dilakukan oleh PSSI, yang menjadikan aroma politik tercium kental (lagi) di tubuh organisasi olahraga sepakbola tersebut.

"Kami sangat menyayangkan hal itu terjadi, lagi-lagi politisi ikut campur dalam urusan persepakbolaan dalam negeri. Hal itu adalah pengkhianatan cita-cita revolusi PSSI. PSSI justru menjadikan politisi Partai Demokrat sebagai manajer timnas," demikian pernyataan SOS melalui juru bicaranya, Apung Widadi, dalam rilisnya kepada redaksi detiksport, Selasa (24/4/2012) siang.

Mereka menduga, politisi partai tersebut dipilih untuk melancarkan sumbangan dari APBN untuk timnas, setelah dihentikan sementara oleh pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga sejak awal Maret lalu.

"Jika demikian (motifnya), tentu saja ini pilihan yang naif, karena cara-cara politik dan personal justru dilakukan daripada memperkuat kelembagaan PSSI itu sendiri. Perlu dicatat, memasukkan politisi ke PSSI bukan jalan keluar, namun bencana baru untuk persepakbolaan Indonesia," tulis SOS.

Penanggung Jawab Timnas Bernhard Limbong juga dipertanyakan obyektivitasnya dalam memilih Ramadhan, yang selama ini tak pernah terwacanakan dalam urusan sepakbola di PSSI. Dipilihnya figur yang lebih dikenal sebagai politisi ini dianggap pula tidak sesuai dengan kebutuhan teknis timnas, dan merupakan langkah jangka pendek yang tidak tepat.

"Secara keseluruhan, penunjukkan politisi Demokrat oleh Penanggungjawab Timnas merupakan ancaman untuk independensi PSSI dan timnas Indonesia. Kami SOS menuntut PSSI untuk membatalkan keputusan tersebut, yaitu menolak politisi urusi sepakbola. Ganti dengan yang lebih ahli dalam mengelola manajemen timnas, bukan politisi serabutan," simpul SOS.

( a2s / roz )